uu 14 tahun 2008. UU no. uu 14 tahun 2008

-. Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 5416, LL SETNEG: 10 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua BaratAnalisis UU No. Unduh dan baca undang. UMUM Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan. 2008/NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 30 April 2008: Tanggal Pengundangan: 30 April 2008: Sumber: LN 2008 (61): 53 hlm: Lokasi: Jakarta: Subyek:Pemberlakukan UU No. 14. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan. ABSTRAK PERATURAN. UU 14 Tahun 2008. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. Tematik. 4852, LL. 15. ANOTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pasal 14 Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Menim bang : a. Menurut Husnul Chotimah (2008), pengertian guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. UU no. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. Undang-Undang, 36 TAHUN 2008 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023. 13 Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 36/2008 ini merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Download dalam format PDF [klik di sini] Download dalam format MS. BAB I Ketentuan Umum Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. - 14 - Pasal 11 SKN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 berfungsi untuk: a. 7 Sistem Managemen Database UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Terbatas Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain Menjaga Keamanan Database 8 Hasil Pemeriksaan -: - kesuksesan Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan, -. 3. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Inti yang terkandung dalam di dalam Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada Badan publik untuk membuka akses kepada pemohon informasi, kecuali informasi publik yang dikecualikan. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang UU No. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Dengan . 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Infrastruktur. Undang-undang (UU) tentang Guru dan Dosen. UU No. 14 tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membuka informasi publik kecuali yang ditutup sesuai dengan . 6 Tulisan Hukum- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Undang-undang (UU) No. 2008 dan pasal 34 UU. GURU 5. Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 8. KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. UMUM Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya diNOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 1, KETENTUAN UMUM 2. Pengurangan. Artikel ini menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah disahkan dan berlaku aktif. pdf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (UU/2008/44) (2008) tentang Pornografi. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengundangan UU No. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. Mengubah UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan. Metode penelitian yang digunakan. Tidak ada Hak Cipta atas:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat: 1. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. No. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Isi. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,. -. Download : Peraturan Pemerintah tahun 2002 036 02. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-undang (UU) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 157, TLN NO. - 4 - 14. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tat*in 2013 tentang Perubahan at-as UU Nomr 23 Tatwn 2006 tentang Admtnistrasf Keperdudukan pasal 84 UU No. DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERATURAN. 4. Download dalam format PDF. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);. Keempat kompetensi tersebut. Hukum – Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atau UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, bersifat ketat dan terbatas. Pasal 14 ; Pasal 15 ; BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 16 ; Pasal 17 ; Pasal 18 ; Pasal 19 ; BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan, tepatnya 30 April 2010. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Kunjungan Kerja Tim JDIH Kemkominfo ke Tim JDIH ANRI, Transfer Knowledge Pengelolaan JDIH Selengkapnya14 Pasal 7 UU Pengelolaan Sampah 15 Pasal 8 UU Pengelolaan Sampah . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200Nomor 18 66, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 48, LN. 5. TENTANG. Pajak Keuangan Pemda. 4174. Badan/Pengarang: Indonesia. ÐÏ à¡± á> þÿ. Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro,. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pemohon: Muhammad Habibi, S. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Mendapatkan informasi adalah hak asasi setiap orang. Pasal 52. Peraturan. UU No. kitab suci atau simbol keagamaan. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sangat menarik jika dapat diteliti dan dikaji apa politik hukum UU KIP ini dalam sistem demokrasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 30 April 2008: Tanggal Pengundangan: 30 April 2008: Sumber: LNRI Tahun 2008 Nomor. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) No. Mengingat : 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;Pasal 17 I UU No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang. dijamin berdasarkan UU 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. bahwa hak m em peroleh inform asi m erupakan hak asasi m anusia dan ket erbukaan I nform asi. E. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaUUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. Badan/Pengarang: Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:. 9 Tahun 2014; No. 487- Diskominfo/2010 untuk membentuk. Tipe Dokumen : Peraturan Perundang Undangan: T. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau. Undang-Undang. Pasal 14. PP No. 4247, LL SETNEG : 23. 35, LN. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang. 13. TENTANG . UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tipe Dokumen. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. FULL TEXT. Pengundangan UU No. Undang. Supaya peraturan perundangan pada UU 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 82 ayat 2 bisa dilaksanakan, maka usul kebijakan terhadap pasal 82. 19, TLN No. Download. Undang-undang ini mengandung beberapa pasal yang kontroversial dan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Kurang lebih delapan tahun sebelum UU KIP diundangkan tanggal 30 April 2008, diskursus perlunya jaminan hukum bagi keterbukaan informasi terus bergulir baik di tingkatan masyarakat, birokrasi. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga)Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 14. 14. Tanya (T) : Apakah UU KIP itu ? Jawab (J): UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk. Permnedagri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi 6. . Institutional dan Principal-Agent Theory, portal. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG. 8 Tahun 2008 Tentang KIP. Terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro,. Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. 2009/ No. 03/. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional; Ikuti kami: Toggle navigation. pdf. Undang-undang (UU) No. 4. Jaringanlnternet PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy KETERIKATAN: PERINGATAN:Yuk simak pembahasan berikut. UU 14 Tahun 2008, tentang KIP Pasal 17 huruf h, angka 1, 2, dan 4 UU NO 14 Th 2008 ps 17 huruf h dan i UU No. sosialnya serta merupakan bagian penting bagi UNDANG-UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI PUBLI K DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A Menimbang : a. METADATA PERATURAN. No. Formulir-Formulir 2. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional; Ikuti kami: Toggle navigation. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. UU No. 22 Tahun 2003,. PAN/03/2008 tentang setandar audit pengawasan intern Pemerintah, bab/no . 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 12 Tahun 2003, UU No. Kontributor PPID 2021-08-02T11:29:24+07:00 17th Maret,. Apabila seorang guru tidak punya sikap profesional maka murid yang di didik akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan. -.